Pilkada di Mata Pemula

Versi Mahasiswa dan Pelajar
Reporter: Tim PEKA

PROSES pemilihan kepala daerah (Pilkada) memang selalu menyita perhatian publik. Tokoh partai politik, akademisi, dan rakyat hanyut dalam proses demokrasi tersebut. Media pemberitaan sebagai pewarta juga selalu memantau perkembangan pesta demokrasi ini.

Dinamika dalam proses Pilkada di manapun, tak terkecuali di Kota Kudus, selalu menjadi bagian yang menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Berbagai forum diskusi serta seminar pun dihelat, yang mengusung tema-tema Pilkada. Seakan Pilkada menjadi sebuah konsumsi wajib diketahui segenap khalayak.

Bagaimana tidak, sebelum Pilkada digelar saja, tak sedikit gejolak yang terjadi. Saat itu, para calon bupati (cabup) atau Cagub mengumbar hajat dan janji untuk masyarakat. Jalinan komunikasi dengan rakyat mulai dibangun, lantaran ada unsur politis lain di hati para calon.

Keberadaan simbol-simbol Pilkada yang sarat ajakan, bertebaran di tepi-tepi jalan. Semisal, baliho di sudut perempatan, bentangan spanduk, tempelan stiker hingga sampai aksi pembagian souvenir secara cuma-cuma.

Dalam media tersebut, para kandidat dipastikan menyisipkan visi misi yang mereka bawa. Upaya demikian sebuah hal yang jamak dilakukan para kandidat agar dikenal calon pemilihnya.
Melalui pengenalan semacam ini, setidaknya calon pemilih (rakyat) tahu siapa sosok calon pemimpin di daerahnya. Bagaimana calon pemimpin itu menentukan arah dan tujuan dalam lima tahun ke depan. Menuju ke arah kemajuan ataukah sebaliknya, hal ini menjadi pertimbangan bagi calon pemilih.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, Tim PEKA mencoba melakukan jajak pendapat terhadap 200 responden. Mereka dipilih dari golongan pemilih pemula yang berusia 17-19 tahun. Sistim poling ini menggunakan metode acak (random sampling) dengan melibatkan mahasiswa UMK dan pelajar sekolah.

Ditanya darimana mereka mendapatkan informasi tentang pilkada, sebanyak 52,50 persen responden mengaku mendapatkan informasi dari media massa. 38,75 persen responden mengaku mengetahui informasi pilkada dari poster dan pamphlet yang ditempel di tempat-tempat umum, Sedangkan 8,75 persen lainnya tahu dari teman sebaya atau sekolah.

Merujuk pada data tersebut, bisa diperkirakan, bahwa calon pemilih lebih dominan menyimak perkembangan Pilkada melalui media massa. Dirasa lebih efektif dan mudah ditemui di mana-mana. Di sisi lain, media memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Saat ditanya tentang proses Pilkada, kebanyakan responden menjawab kurang tahu. Sebanyak 56,69 persen responden tidak mengetahui proses pilkada. Hanya 32,48 persen responden yang benar-benar mengetahui tentang proses Pilkada. Sisanya, 10,83 persen menyatakan tidak tahu.

Hal tersebut mencerminkan para pemilih pemula belum sepenuhnya mengerti apa itu Pilkada. Walau sudah mendapat informasi teantang pilkada dari berbagai media, para pemilih muda ini masih samar tentang pilkada.

Lalu, setujukah responden dengan sistem pemilihan secara langsung? Hampir seluruh responden (92,45 persen) menjawab setuju,. Sedangkan 3,77 persen responden menyatakan kurang setuju, dan hanya 3,77 persen lainnya menjawab tidak setuju.

Memilih calon pemimpin, rakyat tentunya tak asal coblos gambar. Butuh berbagai pertimbangan dan berpikir, tentang apa yang ditawarkan calon kepada pemilih. Semisal kesejahteraan bagi rakyat, hukum ditegakkan, pendidikan gratis dan lain sebagainya.

Lantas, berdasarkan faktor apa para pemilih memilih calon pemimpin, sebanyak 75,76 persen responden mengaku memilih calon pemimpin berdasarkan visi dan misi. Hanya 5,45 persen responden menentukan calonnya dengan pertimbangan wajah. Penilaian berdasar raut muka para kandidat merupakan angka terkecil dari opsi yang ditawarkan.

Menariknya, tercatat 18,79 persen responden memilih calon dengan melihat amplop yang mereka terima. Rupanya, istilah ‘amplop’ dalam proses pilkada cukup efektif menggiring calon pemilih. Terbukti dengan angka di atas, politik uang (money politic) masih saja membudaya dalam proses demokrasi ini.

Pemberian ‘amplop’ dalam pilkada bukan rahasia lagi, saat pemilu 2004 saja praktik demikian sudah jamak terjadi. Perhitungannya, barang siapa yang memberi jumlah yang paling besar, itulah yang mereka pilih. Memilih pemimpin dengan cara demikian, sebuah sikap apatisme dan paradigma masyarakat yang materialistik.

Lalu, seperti apa sosok pemimpin yang ideal? Ada beragam jawaban dari responden. Sebanyak 56,36 persen respondem memberikan jawaban dengan alasan anti korupsi. Atas alasan memilih sosok pemimpin yang tegas, sebanyak 38,18 persen responden menentukan pilihannya. Sisanya, hanya 5,46 persen memilih pemimpin yang rupawan.

Dapat diprediksi, koresponden yang menjawab anti korupsi adalah sebuah refleksi mereka lantaran korupsi kian merajalela. Tidak hanya di kalangan pejabat saja yang berkorupsi, tapi budaya ini sudah merambah pada lembaga-lembaga yang lain.

Melalui pilkada yang bersih dan jujur, diharapkan akan mendapat sosok pemimpin yang bisa menjadi pamong rakyat, bukan pangreh (penguasa,red). Yang senantiasa mengayomi dan melindungi, bukan menjajah dan menyengsarakan rakyatnya. Semoga! (*)